Republika - Sabtu, 22 Desember 2007
Tak akan ada persoalan jika kalangan muslimah dibuatkan seragam TNI/Polri khusus.
JAKARTA -- Anggota DPR dari lintas fraksi meminta jajaran TNI dan Polri segera menyiapkan seragam muslim untuk korps mereka. Sebab, sebagai lembaga negara, TNI dan Polri harus memberikan kesetaraan hak bagi semua warga negara, tak terkecuali muslimah yang ingin menjadi anggota TNI/Polri.
''Seperti janji Panglima TNI yang baru di fit and proper test, harus segera didesain seragam TNI untuk muslimah,'' kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Effendy Choirie, di Jakarta, Jumat (21/12). Saat ini belum ada seragam TNI yang khusus digunakan bagi kalangan muslimah. Karena itu, lanjut Effendy Choirie, agar diberikan seragam untuk mereka yang ingin menggunakan seragam TNI khusus muslimah. ''Harus didesain seragam supaya tetap lincah di lapangan, tapi tetap tidak meninggalkan kewajiban mereka dalam menutup aurat.''
Ditambahkannya, sebenarnya sudah agak terlambat bagi TNI/Polri dalam menyediakan seragam untuk muslimah. ''Tapi tidak apa-apa, yang penting sekarang sudah harus disiapkan,'' ujarnya. Sebenarnya TNI/Polri tidak melarang muslimah menjadi anggota mereka. Persoalannya, kata Effendy Choirie, ketika tidak ada seragam resmi untuk muslimah, maka menjadikan perempuan muslim merasa tidak bisa masuk. ''Karena itu pada waktu rekruitmen anggota TNI/Polri harus diumumkan tentang adanya seragam khusus muslimah,'' ungkap Effendy.
Pernyataan itu mendapat dukungan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf. Dikatakannya, sudah banyak istri TNI/Polri yang menggunakan jilbab. Hal yang belum terlihat justru anggota TNI/Polri yang berjilbab (kecuali polisi syariah di Aceh). ''Mudah-mudahan kondisi ini bukan karena larangan dari dalam.''
Untuk menegaskan tidak ada larangan tersebut, menurut dia, perlu dipertegas dalam proses rekruitmen calon anggota TNI/Polri. Bahkan dinyatakan secara tegas bahwa diperbolehkan dan disiapkan seragam bagi kalangan perempuan yang sudah atau ingin menjadi anggota TNI/Polri.
Selain itu, penyiapan seragam muslimah, merupakan bukti TNI/Polri menjalankan UUD 1945 pasal 45, serta menghormati HAM seperti ketentuan UUD 1945 pasal 28E ayat 2. ''Jilbab tidak akan mengganggu tugas. Terbukti banyak atlet di dalam maupun luar negeri tetap berprestasi tinggi sekalipun menggunakan jilbab. Kecepatan dan kekuatan mereka tidak terganggu oleh jilbab yang digunakan,'' kata Almuzzammil.
Jika ada larangan tersirat dalam sikap pimpinan, apalagi kalau larangan itu tertulis, maka aturan itu bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 dan 28D. Sesuai ketentuan ini, negara menjamin persamaan hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan, dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muchammad Romahurmuziy, mengatakan, semestinya keinginan kaum muslimah menjadi bagian TNI/Polri tidak terhalangi oleh persoalan seragam. Sehingga akan lebih baik kalau TNI/Polri juga menyediakan seragam yang didesain khusus wanita muslimah. ''Tidak semua anggota TNI/Polri posisinya harus berada di barisan terdepan medan perang. Kalangan perempuan termasuk muslimah bisa ditempatkan di posisi ini,'' katanya.
Dukungan Golkar
Dukungan tidak hanya diberikan kalangan 'partai kanan' saja. Partai terbesar dan berbasis kalangan nasionalis seperti Partai Golkar (PG) juga mendukung dibuatnya seragam TNI/Polri khusus untuk muslimat. ''Kami sangat mendukung gagasan itu (seragam muslimah TNI/Polri),'' tegas Ketua Fraksi PG, Priyo Budi Santoso.
Menurutnya, setiap warga negara harus diberi hak dan peluang sama. Baginya, persoalan seragam bagi kaum muslimah akan membuka kesempatan bagi perempuan muslim berkiprah di TNI/Polri. Priyo yakin tidak akan ada persoalan jika kalangan muslimah dibuatkan seragam TNI/Polri khusus muslimah. n dwo
Tak akan ada persoalan jika kalangan muslimah dibuatkan seragam TNI/Polri khusus.
JAKARTA -- Anggota DPR dari lintas fraksi meminta jajaran TNI dan Polri segera menyiapkan seragam muslim untuk korps mereka. Sebab, sebagai lembaga negara, TNI dan Polri harus memberikan kesetaraan hak bagi semua warga negara, tak terkecuali muslimah yang ingin menjadi anggota TNI/Polri.
''Seperti janji Panglima TNI yang baru di fit and proper test, harus segera didesain seragam TNI untuk muslimah,'' kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Effendy Choirie, di Jakarta, Jumat (21/12). Saat ini belum ada seragam TNI yang khusus digunakan bagi kalangan muslimah. Karena itu, lanjut Effendy Choirie, agar diberikan seragam untuk mereka yang ingin menggunakan seragam TNI khusus muslimah. ''Harus didesain seragam supaya tetap lincah di lapangan, tapi tetap tidak meninggalkan kewajiban mereka dalam menutup aurat.''
Ditambahkannya, sebenarnya sudah agak terlambat bagi TNI/Polri dalam menyediakan seragam untuk muslimah. ''Tapi tidak apa-apa, yang penting sekarang sudah harus disiapkan,'' ujarnya. Sebenarnya TNI/Polri tidak melarang muslimah menjadi anggota mereka. Persoalannya, kata Effendy Choirie, ketika tidak ada seragam resmi untuk muslimah, maka menjadikan perempuan muslim merasa tidak bisa masuk. ''Karena itu pada waktu rekruitmen anggota TNI/Polri harus diumumkan tentang adanya seragam khusus muslimah,'' ungkap Effendy.
Pernyataan itu mendapat dukungan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf. Dikatakannya, sudah banyak istri TNI/Polri yang menggunakan jilbab. Hal yang belum terlihat justru anggota TNI/Polri yang berjilbab (kecuali polisi syariah di Aceh). ''Mudah-mudahan kondisi ini bukan karena larangan dari dalam.''
Untuk menegaskan tidak ada larangan tersebut, menurut dia, perlu dipertegas dalam proses rekruitmen calon anggota TNI/Polri. Bahkan dinyatakan secara tegas bahwa diperbolehkan dan disiapkan seragam bagi kalangan perempuan yang sudah atau ingin menjadi anggota TNI/Polri.
Selain itu, penyiapan seragam muslimah, merupakan bukti TNI/Polri menjalankan UUD 1945 pasal 45, serta menghormati HAM seperti ketentuan UUD 1945 pasal 28E ayat 2. ''Jilbab tidak akan mengganggu tugas. Terbukti banyak atlet di dalam maupun luar negeri tetap berprestasi tinggi sekalipun menggunakan jilbab. Kecepatan dan kekuatan mereka tidak terganggu oleh jilbab yang digunakan,'' kata Almuzzammil.
Jika ada larangan tersirat dalam sikap pimpinan, apalagi kalau larangan itu tertulis, maka aturan itu bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 dan 28D. Sesuai ketentuan ini, negara menjamin persamaan hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan, dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muchammad Romahurmuziy, mengatakan, semestinya keinginan kaum muslimah menjadi bagian TNI/Polri tidak terhalangi oleh persoalan seragam. Sehingga akan lebih baik kalau TNI/Polri juga menyediakan seragam yang didesain khusus wanita muslimah. ''Tidak semua anggota TNI/Polri posisinya harus berada di barisan terdepan medan perang. Kalangan perempuan termasuk muslimah bisa ditempatkan di posisi ini,'' katanya.
Dukungan Golkar
Dukungan tidak hanya diberikan kalangan 'partai kanan' saja. Partai terbesar dan berbasis kalangan nasionalis seperti Partai Golkar (PG) juga mendukung dibuatnya seragam TNI/Polri khusus untuk muslimat. ''Kami sangat mendukung gagasan itu (seragam muslimah TNI/Polri),'' tegas Ketua Fraksi PG, Priyo Budi Santoso.
Menurutnya, setiap warga negara harus diberi hak dan peluang sama. Baginya, persoalan seragam bagi kaum muslimah akan membuka kesempatan bagi perempuan muslim berkiprah di TNI/Polri. Priyo yakin tidak akan ada persoalan jika kalangan muslimah dibuatkan seragam TNI/Polri khusus muslimah. n dwo
COMMENTS