Legislatif
Jakarta | Rabu, 13 Feb 2008 (Jurnal Nasional)
ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Al Muzzammil Yusuf, Selasa (12/2) menegaskan, aksi-aksi pihak asing atau luar negeri yang mengancam situasi dalam negeri perlu diwaspadai. Karena kondisi anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sangat terbatas dan juga eskalasi politik dalam negeri yang akan meningkat menjelang Pemilihan Umum 2009, maka ancaman tersebut tidak bisa disepelekan.
"Jangan sampai potensi ancaman tersebut menjadi manifes nantinya," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, menanggapi pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal (TNI) Agustadi Sasongko Purnomo tentang ancaman pihak luar negeri atau pihak asing, terkait dengan aksi-aksi perusakan objek vital nasional, perusakan instalasi penting, dan spionase, pada rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan KSAD, 11 Februari 2008.
Al Muzzammil juga mengimbau agar KSAD serius mengantisipasi pergolakan terbaru di Timor Leste, seiring dengan memburuknya situasi politik di negeri tetangga itu, paska tertembaknya Ramos Horta. Presiden negara bekas provinsi ke-33 Indonesia itu dikabarkan dalam keadaan kritis dan dibawa ke Australia. Jangan sampai, tegas dia, ketidakamanan perbatasan akan menimbulkan masalah pertahanan, keamanan dan juga kemanusiaan yang serius, baik karena jumlah pengungsi Timor Leste ke wilayah Indonesia, maupun pengungsi warga negara Indonesia yang meninggalkan perbatasan.
Selain itu, politikus asal Lampung ini juga meminta agar KSAD segera menuntaskan pengkajian isu jilbab untuk seragam perempuan prajurit TNI, dalam hal ini Korps Angkatan Darat (KOWAD). Dia mempertanyakan, apakah ide jilbab di era reformasi masih menjadi isu tabu di TNI? "Padahal, di Australia saja, aparat keamanannya sudah diizinkan menggunakan jilbab. Toh, terbukti, para atlet dunia yang juga menggunakan jilbab tidak mengalami masalah dengan kekuatan dan kecepatan geraknya," ujar Al Muzzammil.
Yang juga perlu dicermati KSAD, bahaya oknum prajurit TNI yang terlibat narkoba. Dia merasa prihatin atas kasus oknum anggota TNI yang membawa 20 gram sabu-sabu, sebagaimana diberitakan di Medan, 22 Januari 2008 lalu. Dia menegaskan, jangan sampai mereka menyalahgunakan senjata dan kewenangannya untuk melindungi bisnis narkoba, karena itu adalah bisnis haram yang sangat menggiurkan. Mereka sangat potensial dimanfaatkan oleh bandar-bandar narkoba tersebut.
"Kalau tidak ada pengawasan dan sanksi yang tegas, ini dapat semakin memperburuk upaya kita memerangi narkoba yang korbannya sudah 150 ribu jiwa per 10 tahun. Bahkan, target ASEAN 2015 bebas narkoba akan mustahil tercapai," kata Al Muzzammil. n Abdul Razak
Jakarta | Rabu, 13 Feb 2008 (Jurnal Nasional)
ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Al Muzzammil Yusuf, Selasa (12/2) menegaskan, aksi-aksi pihak asing atau luar negeri yang mengancam situasi dalam negeri perlu diwaspadai. Karena kondisi anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sangat terbatas dan juga eskalasi politik dalam negeri yang akan meningkat menjelang Pemilihan Umum 2009, maka ancaman tersebut tidak bisa disepelekan.
"Jangan sampai potensi ancaman tersebut menjadi manifes nantinya," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, menanggapi pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal (TNI) Agustadi Sasongko Purnomo tentang ancaman pihak luar negeri atau pihak asing, terkait dengan aksi-aksi perusakan objek vital nasional, perusakan instalasi penting, dan spionase, pada rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan KSAD, 11 Februari 2008.
Al Muzzammil juga mengimbau agar KSAD serius mengantisipasi pergolakan terbaru di Timor Leste, seiring dengan memburuknya situasi politik di negeri tetangga itu, paska tertembaknya Ramos Horta. Presiden negara bekas provinsi ke-33 Indonesia itu dikabarkan dalam keadaan kritis dan dibawa ke Australia. Jangan sampai, tegas dia, ketidakamanan perbatasan akan menimbulkan masalah pertahanan, keamanan dan juga kemanusiaan yang serius, baik karena jumlah pengungsi Timor Leste ke wilayah Indonesia, maupun pengungsi warga negara Indonesia yang meninggalkan perbatasan.
Selain itu, politikus asal Lampung ini juga meminta agar KSAD segera menuntaskan pengkajian isu jilbab untuk seragam perempuan prajurit TNI, dalam hal ini Korps Angkatan Darat (KOWAD). Dia mempertanyakan, apakah ide jilbab di era reformasi masih menjadi isu tabu di TNI? "Padahal, di Australia saja, aparat keamanannya sudah diizinkan menggunakan jilbab. Toh, terbukti, para atlet dunia yang juga menggunakan jilbab tidak mengalami masalah dengan kekuatan dan kecepatan geraknya," ujar Al Muzzammil.
Yang juga perlu dicermati KSAD, bahaya oknum prajurit TNI yang terlibat narkoba. Dia merasa prihatin atas kasus oknum anggota TNI yang membawa 20 gram sabu-sabu, sebagaimana diberitakan di Medan, 22 Januari 2008 lalu. Dia menegaskan, jangan sampai mereka menyalahgunakan senjata dan kewenangannya untuk melindungi bisnis narkoba, karena itu adalah bisnis haram yang sangat menggiurkan. Mereka sangat potensial dimanfaatkan oleh bandar-bandar narkoba tersebut.
"Kalau tidak ada pengawasan dan sanksi yang tegas, ini dapat semakin memperburuk upaya kita memerangi narkoba yang korbannya sudah 150 ribu jiwa per 10 tahun. Bahkan, target ASEAN 2015 bebas narkoba akan mustahil tercapai," kata Al Muzzammil. n Abdul Razak
COMMENTS