oleh: Almuzzammil Yusuf
Wakil Ketua Baleg DPR-RI
Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS
Reaksi akhir-akhir ini atas tudingan suap kepada PM Israel Ehud Olmert menyeruak di ranah politik dan partai politik di negara Yahudi itu. Reaksi keras ini bahkan kemungkinan akan membuat Olmert jatuh dari orbit panggung politik semakin dekat. Terlebih-lebih tuntutan mundur dan pencabutan mandat Olmert tidak hanya datang dari partai pesaingnya tetapi juga partainya sendiri, Kadima. Rival Olmert di Kadima, Tzipi Livni yang juga menteri luar negeri di pemerintahan Olmert sekarang ini, meminta penggantian Olmert sebagai ketua Partai Kadima. Yang menjadi pertanyaan di sini apakah yang terjadi bila Perdana Menteri Ehud Olmert mundur dan signifikansinya bagi proses perdamaian di Timur Tengah?
Dalam sebuah forum yang diadakan di Yerusalem, Deputi Perdana Menteri Livni mengatakan, ”Partai Kadima harus mulai siap dengan berbagai skenario termasuk pemilu dini. Saya mendukung pemilu internal partai.” Sebelumnya diberitakan Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak yang juga ketua Partai Buruh dan sekutu Kadima di pemerintahan Olmert pada Rabu (28/5) telah meminta Olmert mundur atau melakukan pemilu dini. PM Israel Ehud Olmer dikenal luas sebagai pemimpin Israel yang sedang dengan kemewahan. Pernyataan Livni ini muncul di saat Olmert melakukan sanggahan atas manuver politik Ehud Barak. Kata Livni, “Tidak mungkin kasus suap itu dilupakan.”
Melihat perkembangan di atas dan derasnya tuntutan mundur kepada Olmert, minimal ada tiga skenario soal keberlangsungan kekuasaan Olmert di negara Yahudi itu. Pada skenario pertama, Partai Kadima akan membuat keputusan memakzulkan Olmert dalam waktu 100 hari. Tzipi Livni yang sekarang masih menjabat sebagai menteri luar negeri akan menggantikan Olmert sebagai pejabat pelaksana untuk menjalankan tugas-tugas perdana menteri selama rentang waktu tersebut. Pada skenario kedua, Olmert mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan posisinya oleh Tzipi Livni tanpa harus mengorbankan koalisi pemerintahan sekarang ini lalu mengadakan pemilu dini. Skenario ketiga, Olmert akan mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Israel Shimon Peres. Langkah ini berarti parlemen dibubarkan dan pelaksanaan pemilu dini pada bulan November 2008 atau Maret 2009.
Apapun pilihannya nanti, hari-hari mendatang ini menjadi hari-hari sulit bagi Olmert karena akan semakin banyak tekanan kepada dirinya. Terlebih-lebih Jaksa Agung Israel, Menachem Mazuz dan penasehat hukum pemerintah Israel serta pihak kepolisian sama-sama menyelidiki secara serius tudingan yang dituduhkan kepada Olmert.
Dan menurut rencana, pebisnis Yahudi Amerika, Talansky, saksi utama dalam kasus suap ini, akan datang di sidang pengadilan bulan Juli mendatang. Sementara para pengacara Olmert sudah mempersiapkan jawaban untuk menyanggah semua tuduhan kepada Olmert.
Sebelumnya juga, di depan majelis hakim, Morris Talansky menyebutkan bahwa dirinya telah membayar tunai kepada Olmert sekitar US$ 150 ribu untuk dana kampanye pemilu presiden.
Dampak Pemakzulan Olmert atas Politik Palestina
Jika pemakzulan Olmert terjadi sebenarnya hanya ada sedikit angin kesegaran di atas langit Palestina. Setidaknya kekisruhan politik di Israel akan mengurangi sedikit kesengsaraan rakyat Palestina selama ini. Diperkirakan ada beberapa pengaruh atas pemakzulan Olmert atas politik di Palestina.
Bagi pejuang perlawanan Palestina, dengan pemakzulan Olmert, rencana operasi militer besar-besaran Israel ke Jalur Gaza yang digagas Olmert mungkin akan batal. Ini akan memberikan kesempatan bagi pejuang Palestina khususnya di Jalur Gaza, untuk berbenah memulihkan kekuatannya setelah sebelumnya, hampir setiap hari digempur militer Israel. Seperti diketahui, militer Israel telah melakukan blokade selama dua tahun terakhir.
Kesempatan ini tentu akan digunakan untuk membantu warga sipil Palestina yang menderita akibat pengepungan Israel. Akibatnya warga Palestina di Jalur Gaza kekurangan makanan, obat-obatan, bahan bakar minyak dan listrik. Tentu dengan adanya bantuan dari pejuang perlawanan Palestina akan menambah keyakinan rakyat Gaza akan keniscayaan blokade Israel akan berakhir.
Bagi Otorita Palestina, pemakzulan ini tentu akan membuat negosiasi politik dengan pihak Israel menjadi berubah. Di masa Olmert, Kepala Otorita Palestina Mahmud Abbas merasa kesulitan untuk mendapatkan hak yang selayaknya dalam bernegoisasi. Kasus yang paling anyar adalah sikap ‘ngeyel’ Olmert untuk tetap membangun 884 unit permukiman Yahudi yang baru, sementara Abbas jelas-jelas menolak usulan Olmert tersebut dalam pertemuan antara keduanya, Selasa (3/6). Hal ini juga akan mengurangi ketegangan antara kedua pihak, Israel-Palestina, soal ketidak-konsestannya pihak Israel dalam menjalankan kesepakatan atau kesepahaman. Misalnya, di Konferensi Perdamaian Timur Tengah di Annapolis, Maryland disebutkan soal kasus penghentian semua permukiman Yahudi di Tepi Barat. Namun setelah selesai konferensi, pemerintahan Olmert malah akan kembali membangun ratusan unit permukiman Yahudi yang baru. Inilah yang tadi disebut sebagai sikap inkonsistensi dari Olmert.
Prospek Palestina
Dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel, Presiden Bush tidak memberi harapan apa-apa setelah Konferensi Perdamaian di Annapolis, Maryland. Sebaliknya, secara langsung dan tidak langsung Bush telah melegitimasi pengepungan Jalur Gaza selama dua tahun terakhir. Setelah mengucilkan Hamas di Jalur Gaza, Bush mendukung kekuasaan Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas dan berupaya mengembalikan kekuasaan Fatah di dalam percaturan politik di dalam rakyat Palestina.
Selama dua tahun terakhir di dalam pengepungan, Hamas dapat bertahan di bawah tekanan militer, ekonomi dan politik yang dilancarkan Israel yang didukung Bush. Salah satu solusinya adalah Hamas menjembol dinding pembatas antara Palestina dan Mesir sehingga memungkinkan ribuan rakyat Palestina membeli barang keperluan mereka di Mesir. Hal ini telah menyebabkan kedudukan Hamas semakin kuat.
Keadaan ini menyebabkan Amerika dan Barat merubah pendekatan atas Hamas. Salah satu kuartet yang mendukung isolasi Hamas telah berubah sikap. Baru-baru ini Uni Eropa secara diam-diam membuka kontak dengan PM Palestina yang disingkirkan Ismail Haniyyeh. Haniyyeh bertemu seorang pejabat tinggi Uni Eropa di kantornya di Al Nasr, Jalur Gaza. Di dalam pertemuan itu, Uni Eropa berupaya untuk mengetahui posisi Hamas dan posisinya dalam berbagai isu penting seperti solusi konflik Palestina Israel dan pengungsi Palestina, kota suci Yerusalem. Dalam pertemuan itu, Uni Eropa belum bersedia mengeluarkan Hamas dari daftar organisasi teroris di Uni Eropa. Kemudian, Menlu Perancis Bernard Kouchner juga mengirim seorang utusan khusus, Eban Layszir sebagai mediator antara Hamas dan Israel untuk pelepasan seorang serdadu Israel, Gilad Shalit yang berkewarganegaraan Perancis. Hal ini juga dilakukan Jerman, Norwegia.
Pendekatan baru Eropa Barat ini sebagai keberhasilan Hamas untuk menahan serangan militer, blokade ekonomi dan politik selama dua tahun terakhir. Bahkan pada peringatan berdirinya Hamas di Katiba Square di Jalur Gaza Tengah berkumpul 300.000 hingga 500.000 orang. Hal ini menunjukkan dukungan rakyat Palestina atas organisasi ini.
Di lain pihak, Presiden Bush tidak mendapatkan mitra politik yang unggul. Perdana Menteri Israel Olmert dan Kepala Otorita Palestina Mahmoud Abbas tidak dapat merealisasikan kepentingan politik Amerika dalam hal ini. Kesepakatan Konferensi Perdamaian Annapolis, Maryland tidak dapat direalisasikan. Pemakzulan atas Ehud Olmert secara tidak langsung dikehendaki pihak Amerika. Kemudian, Kepala Otorita Palestina tidak dapat mengikis kekuatan Hamas. Bahkan sebaliknya Hamas semakin kuat baik secara ekonomi, politik maupun militer.
Selama ini Pemerintahan Bush tidak melibatkan negara-negara Arab khususnya Iran, Suriah dan Lebanon serta Arab Saudi dalam negosiasi selama ini. Dengan kasus nuklirnya, Iran diisolasi. Bush di lain pihak memberikan Israel bantuan militer sebesar US$ 130 milyar. Kemudian, Bush agak enggan memberi persetujuan pembelian senjata Arab Saudi, khususnya senjata yang setingkat dimiliki Israel. Kesepakatan Mekkah atas inisiatif Arab Saudi untuk pembentukan pemerintahan bersama Otorita Palestina Hamas-Fatah dibatalkan. Kemudian, ada perubahan politik di tingkat regional Timur Tengah. Kemenangan Hizbullah dalam perang Lebanon terakhir menunjukkan hal itu.
Yang lebih penting lagi, negara-negara Arab mempunyai agenda sendiri-sendiri dalam proses perdamaian Palestina-Israel. Dengan teknologi nuklir yang dikuasainya sekrang, Iran dapat mengambil peran Arab Saudi. Seperti diketahui, Arab Saudi sudah tertinggal satu langkah dalam kekuatan militer dengan Iran. Suriah sendiri punya kepentingan atas pengembalian dataran tinggi Golan. Dengan kata lain, tidak ada satu kata dalam proses penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Karena itu, pemakzulan atas PM Israel Ehud Olmert seperti juga pemimpin Israel lainnya hanya cerita peredaan konflik satu babak yang akan disusul dengan konflik serupa di masa yang akan datang. Karena format penyelesaian konflik Palestina Israel memang belum jelas. Peta politik pelaku utama konflik, seperti Israel, Amerika Serikat berada di satu sisi dengan Fatah, Mesir, Jordania dan Eropa yang cenderung dekat dengan Amerika. Di lain pihak, Lebanon, Suriah dan Iran dilihat lebih dekat ke posisi politik Hamas. Palestina memang telah menjadi persoalan lokal sekaligus regional dan internasional. Ia bahkan minatur pertarungan dunia. Mungkin umurnya pun akan seumur dunia bukan seumur Olmart. Wallahu ‘alam bis shawab
COMMENTS