Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf terkejut mendapat informasi bahwa alat khusus mendeteksi narkoba di pelabuhan Bakauheni tidak dapat berfungsi. Ini akan menjadi pintu masuk yang mudah bagi para pengedar narkoba di Indonesia.
“ Kami sangat terkejut. Selain alat elektronik untuk pemindai narkoba rusak, anjing pelacak narkoba pun mati. Jadi para petugas tidak bisa bekerja maksimal untuk mengidentifikasi paket yang berisi narkoba di pelabuhan Bakauheni.”jelas politisi PKS ini dalam siaran persnya, 14/3/2013.
Padahal, katanya, pos pemeriksaan narkoba di pelabuhan Lampung pada era sebelumnya yang dipimpin Kepala Pelaksana Harian BNN, Mangku Pastika menjadi pelabuhan terbesar yang telah menangkap pengedar ganja dalam jumlah besar.
“Ketiadaan alat pemindai dan anjing pelacak narkoba ini sangat signifkan dampaknya, jadi BNN harus segera memperbaiki dan melakukan pengadaan segera. Kami akan mendukung pembahasan anggarannya di banggar DPR.” Ujarnya.
Menurut Muzzammil, hal yang sama untuk berbagai pelabuhan lainnya, termasuk pelabuhan-pelabuhan laut yang menjadi jalur masuk dari negara tetangga terutama Malaysia harus segera diperbaiki alat pemindainya.
“Informasi kuat yang kami terima, peredaran narkoba banyak yang lolos masuk ke Indonesia melalui jalur Malaysia. Termasuk melalui jalur udara. Ini yang harus kita waspadai.” paparnya
Dalam pandangannya, target ASEAN bebas narkoba 2015 belum disikapi sama oleh negara-negara anggota ASEAN. “Pemerintah Indonesia seharusnya menjadi leader dalam pemberantasan narkoba di ASEAN dengan memperkuat anggaran BNN terutama untuk alat canggih dan sarana untuk mencegah masuknya narkoba dari jalur pelabuhan laut dan udara.” Tegas politisi asal Lampung ini.
Bahaya dan korban narkoba, kata Muzzammil, saat ini adalah paling besar dan serius terahadap generasi muda dan masa depan bangsa. Korban narkoba saat ini sudah mencapai 4,5juta orang, mayoritas anak-anak dan remaja. Jumlah kerugian secara materil mencapai 48 Triliun per tahun. Untuk itu, ia mendesak agar rekan-rekannya di DPR dan Presiden harus memperkuat politik anggaran pemberantasan narkoba secara signifikan dan menjadikan pemberantasan narkoba menjadi gerakan nasional.
“Selain itu, BNN bersama kepolisian harus menunjukkan kerja yang lebih serius dan hasil yang signifikan dengan menangkap jaringan dan bandar narkoba. Apalagi BNN sudah punya kewenangan penyadapan. BNN harus lebih hebat dari KPK dan Densus 88. Karena bahaya dan ancaman yang ditangani BNN jauh lebih masif dan mendasar. Mengancam fisik, mental, akal, ekonomi dan mafia internasional.” Jelasnya.
COMMENTS