Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menerangkan temuan penting kasus penanganan terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 dari Panitia Kerja DPRD Poso. Menurutnya perlu ada evaluasi dan pengawasan terhadap penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88.
“Kami sudah mendengar penjelasan dari pihak Kapolda Sulawesi Tengah, tokoh agama, dan Panja DPRD Poso yang sudah bekerja sejak Januari 2013. Temuan mereka cukup lengkap dan representatif. Hasil kunker ini akan disatukan dengan laporan tim Komisi 3 yang berangkat ke Dompu NTB terkait korban penembakan dan penahanan oleh Densus 88 yang diduga teroris.” Terang Ketua Rombongan Kunker Komisi III DPR RI ini di Palu, 2 April 2012.
Dari informasi panja tersebut, Muzzammil mendapatkan informasi bahwa Kasus Poso ini membesar karena penanganan terorisme yang dilakukan Densus 88 cenderung berlebihan dan demonstratif. Dampaknya mayoritas masyarakat umum yang tidak terlibat menjadi antipati terhadap Polri.
“Hal ini disebabkan karena pendekatan yang digunakan oleh Densus dalam penanganan terorisme cenderung refresif dan terkesan main tangkap dan main tembak tanpa proses hukum yang adil dan transparan.” Jelasnya.
Menurut Muzzammil, temuan Panja DPRD Poso ini membuktikan bahwa kasus di Poso bukan lagi masalah konflik Muslim dan non Muslim tapi konflik sekarang justru lebih dipicu antara kelompok tertentu dengan aparat kepolisian.”Kalaupun ada pengaruhnya kecil,” ujarnya.
Menurut para tokoh masyarakat dan anggota DPRD di Palu, kata Muzzammil, Poso sengaja dicitrakan sebagai pusat terorisme dan dijadikan sebagai pusat instabilitas yang permanen oleh pihak asing.” Mereka mendukung pemberantasan terorisme tapi mereka meminta agar julukan poso sebagai pusat terorisme dihapus dari wacana publik.” jelasnya.
Muzzammil menyarankan agar Presiden SBY dan Kapolri melakukan evaluasi yang komprehensif dalam penanganan terorisme oleh Densus 88 agar tidak banyak korban berjatuhan. Jika tidak segera dievaluasi dampak kerja Densus 88 akan menjadi beban polisi lokal yang disikapi antipati oleh masyarakat sehingga hubungan mereka menjadi tegang.
“Evaluasi terpenting adalah pendekatan kekerasan yang main tembak harus diganti dengan pendekatan persuasif dan simpatik, dialogis, pendekatan kesejahteraan, dan pelurusan pemahaman agama yang dikedepankan sehingga bisa merebut simpati mayoritas masyarakat yang tidak terlibat dalam memberantas terorisme.” Paparnya.
Selain itu, menurut politisi PKS asal Lampung ini, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum harus bekerjasama dalam membina masyarakat dan mensosialisasikan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. “Tanpa melibatkan mereka semua pemberantasan terorisme yang refresif akan melahirkan perlawanan yang lebih besar, terutama dari umat Islam.”tegasnya
COMMENTS